Merapuhnya Gerakan Mahasiswa
Oleh : Yusuf Hasyim, S.Ag
Mahasiswa menempati posisi dan peran yang sangat strategis dalam upaya demokratisasi di Indonesia. Posisi strategis ini bisa dilihat dari dua perspektif. Pertama, Secara psikologis mahasiswa merupakan sekelompok orang yang berada dalam situasi transisi dari masa remaja menuju masa dewasa. Pada masa ini psikologis seseorang berada dalam tahap anomali yang mana dinamika kejiwaannya cenderung menentang norma dan aturan sosial yang ada. Kedua, Secara intelektual mahasiswa berada pada tahap analisis-kritis baik dalam persoalan-persoalan akademis maupun persoalan sosial politik.
Kekuatan dinamika kejiwaan yang didorong oleh kematangan daya intelektualnya akan melahirkan gerakan massif yang strategis. Sejarah telah membuktikan, bagaimana mahasiswa melalui gerakan-gerakannya mampu berperan aktif dalam perubahan-perubahan sosial dan politik. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam dekade 1928, 1945, 1966, 1998, sebagai referensi peran revolusioner mahasiswa. Namun, pasca reformasi mahasiswa kembali kehilangan kekuatan revolusionernya sebagaimana terjadi pada dekade tahun 70-an era orde baru. Gerakan mahasiswa pasca reformasi seakan-akan telah kehilangan "ruh kemahasiswaan", merapuh dan terkotak-kotak dalam berbagai kepentingan. Mengapa ini terjadi?
Disorientasi Mahasiswa
Terjadinya perubahan sosio politik telah mempengaruhi perubahan orientasi mahasiswa dari idealis-kritis ke arah pragmatis-akademis. Penulis melihat paling tidak ada dua factor yang sangat berpengaruh terhadap perubahan orientasi mahasiswa. Pertama, factor kebijakan akademis. Sebagai contoh adalah kebijakan Sistem Kredit Semester (SKS), mau tidak mau menuntut mahasiswa untuk lulus tepat waktu dengan Indek Prestasi Cumlaude. Implikasi kebijakan ini cenderung mengurung mahasiswa untuk aktif kuliah, membaca buku/diktat, menyelesaikan tugas-tugas akademis, dan sebagainya. Ketika mahasiswa aktif dalam organisasi kampus atau kegiatan-kegiatan sosial di luar kampus, maka berakibat pada prestasi akademis yang diperolehnya. Kebijakan akademis lain yang memiliki andil dalam pengeberian gerakan mahasiswa adalah diterapkannya sistem Drop Out (DO) bagi mahasiswa yang tidak mencapai target waktu kelulusan yang ditentukan oleh perguruan tinggi.
Faktor kedua adalah tuntutan dunia kerja. Globalisasi dan industrialisasi tanpa disadari telah merubah paradigma masyarakat tentang dunia pendidikan. Dalam konteks industrialisasi, masyarakat banyak yang memandang bahwa dunia pendidikan merupakan wahana untuk menyiapkan calon-calon tenaga kerja (employer) ketimbang sebagai kawah candradimuka bagi dunia intelektual. Perubahan paradigma masyarakat ini mau tidak mau berimplikasi pada perubahan orientasi dunia pendidikan yang lebih menitikberatkan tuntutan kebutuhan dunia kerja (link and match).
Nampaknya ada indikasi yang signifikan, antara perubahan paradigma masyarakat industri dengan orientasi akademis mahasiswa. Semakin maraknya tuntutan profesionalitas juga telah memaksa kecenderungan mahasiswa untuk tekun belajar di kampus yang berakibat pada semakin melemahnya aksi-aksi sosial. Kecenderungan tersebut menunjukkan terjadinya disorientasi mahasiswa ke arah pragmatisme-akademis. Mahasiswa tidak lagi memerankan dirinya sebagai agent of social change, agent of democratization, tetapi lebih banyak berperan sebagai agent of intelektual and education system.
Factor lain yang juga menarik untuk dikaji adalah kecenderungan gerakan mahasiswa yang bersifat lokal. Lokalitas gerakan mahasiswa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kebijakan otonomi daerah. Kebijakan ini telah mendorong terjadinya pelimpahan wewenang dan tugas-tugas pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam bidang pemerintahan terjadi pergeseran penyelenggaraan pemerintahan dari sentralistis ke desentralistis, yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata kepada daerah. Sedangkan di dalam bidang pembangunan terjadi perubahan wawasan dari wawasan top down berubah menjadi grassroot. Kebijakan ini menyebabkan terjadinya perbedaan kebijakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Dalam konteks gerakan, kebijakan otonomi daerah akan mempersempit ruang gerak mahasiswa untuk melakukan gerakan-gerakan yang bersifat nasional. Mahasiswa lebih banyak dihadapkan secara langsung pada kebijakan-kebijakan yang bersifat lokal kedaerahan dengan mengusung isu-isu yang juga bersifat lokal.
Kedua, kebijakan otonomisasi kampus. Otonomi kampus telah merubah wajah kampus yang dulunya egaliter, elegan, dan merakyat menjadi wajah kampus yang otoriter, elitis, dan cenderung status quo. Otonomi kampus juga berakibat pada mahalnya biaya pendidikan, ketatnya peraturan-peraturan terhadap aktivitas mahasiswa, dan munculnya elit-elit penguasa baru dunia intelektual. Mahasiswa dimanjakan dengan megahnya fasilitas belajar mengajar, disibukkan dengan aktivitas perkuliahan dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan formal lainnya. Mahasiswa sibuk dengan diskusi dan seminar dalam kampus dan kurang melihat pada dunia riil di luar kampus. Mahasiswa lebih banyak berbicara teori daripada melakukan aksi.
Merapuhnya gerakan mahasiswa ini bisa kita lihat dari rendahnya prosentase gerakan mahasiswa dalam menyikapi isu-isu sosial dan kebijakan-kebijakan publik. Sebagai contoh adalah kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, ternyata mahasiswa tidak mampu menggulirkan gerakan menolak kenaikan BBM menjadi sebuah gerakan yang menasional. Memang, hampir di berbagai daerah muncul gerakan-gerakan penolakan, namun gerakan-gerakan itu berdiri sendiri dan tidak mampu merubah kebijakan pemerintah.
Barangkali mahasiswa harus mencari format baru gerakan, agar tidak kehilangan identitas yang selama ini dibanggakan masyarakat. Ayo, Bangkit!
ยต Yusuf Hasyim, S.Ag
Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Wakil Sekretaris Gerakan Pemuda Ansor Cabang Pati, Jawa Tengah, dan Mantan Ketua BEM FT IAIN Walisongo Semarang.
Alamat : Ds. Pekalongan Rt. 03 Rw. 01, Kec.Winong, Kab. Pati. Email : yusufhasy@yahoo.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar